Krisis Ekonomi Eropa

Krisis Ekonomi Eropa

                 Krisis ekonomi Eropa yang mulai merebak sejak 2010 sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir. Krisis ekonomi kawasan Eurozone yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah sebenarnya mulai mengakar sejak tahun 2000, dimana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa meningkat signifikan. Rasio utang Yunani yang pada tahun 2000 hanya sebesar 77% dari PDB nya, pada 2012 mencapai 170%, nilai ini diprediksi IMF akan tumbuh menjadi diatas 180% pada tahun 2013. Meningkatnya utang negara karena defisit anggaran yang terus berlanjut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan Maastricht Treaty, dimana dinyatakan dalam aturan ini bahwa utang negara tidak boleh lebih dari 60% dari PDB dan defisit maksimal 3% dari PDB. Teorinya, jika melewati angka itu, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi kawasan.                 Parahnya lagi, negara-negara lain di kawasan Eropa seperti Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, bahkan Perancis juga mengalami kondisi yang hampir sama. Rasio hutang Irlandia terhadap PDB saat ini mencapai 103%, padahal di tahun 2000 hanya sebesar 36%. Begitu pula dengan Portugal dimana rasio hutang pemerintahnya mencapai 113% di tahun 2012, dan di prediksi oleh IMF akan mencapai 119% di tahun 2013. Besarnya utang negara di kawasan Eurozone membuat Yunani, Portugal dan Irlandia kesulitan membayar utangnya. Sehingga menimbulkan krisis ekonomi Eropa.

                 Para pemimpin Eurozone telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kawasan tersebut dari krisis utang. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah dibentuknya European Stability Mechanism (ESM) pada 27 September 2012 dengan tujuan bailout  negara anggota Eurozone yang menghadapi kesulitan keuangan, dibantu oleh Troika (International Monetary Funds, European Central Bank dan European Comission). Demikian juga negara-negara Eurozone   menyepakati penambahan dana  siaga untuk bailout, dari 500 miliar euro menjadi 800 miliar euro atau sekitar USD 1 triliun. Dana siaga ini tidak saja untuk membantu negara pengguna euro yang tengah berjuang keras keluar dari krisis keuangan, seperti Yunani, Irlandia  dan  Portugal, namun juga mengantisipasi negara lainnya yang memerlukan bailout dari ESM.

              Langkah-langkah penyelamatan kawasan Eropa lainnya adalah hair cut pembayaran obligasi Yunani kepada pihak swasta. Kalangan perbankan dan asuransi sepakat mengurangi piutang mereka ke Yunani sebesar 50%. Bagi Yunani, pengurangan utang obligasi dari pihak swasta itu sangat berarti, tidak saja bagi penyelamatan negara mereka dari krisis utang namun juga berguna bagi kawasan Eropa.

           Kebijakan penyelamatan ekonomi Eropa lainnya adalah kesepakatan  para pemimpin Uni Eropa mengenai rekapitalisasi perbankan secara langsung. Dimana bailout perbankan disuatu negara bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan dana bailout Eropa yang ada. Untuk itu kawasan Euro juga sepakat untuk menyatukan pengawasan perbankannya. Dengan demikian penyelamatan pada bank-bank bermasalah di Eurozone tidak akan menambah utang pemerintah, sehingga tidak menambah beban utang negara.

               Selain itu bailout dana untuk Yunani sebesar USD 56 milyar akhirnya disetujui oleh IMF dan menteri keuangan Eurozone setelah melalui perdebatan yang panjang. Para pemimpin UE berharap bahwa langkah-langkah ini akan melindungi Yunani dengan demikian juga Eropa dari krisis ekonomi yang berlarut-larut.

         Meskipun berbagai kebijakan sudah diambil namun besarnya utang negara kawasan Eropa serta lambannya langkah-langkah reformasi ekonominya membuat pemulihan ekonominya berjalan lamban. Bahkan memburuknya kondisi ekonomi kawasan Eropa membuat lembaga pemeringkat menurunkan peringkat utang negara-negara kawasan Eropa. Jerman pun yang paling kuat di Eropa oleh Moody’s diturunkan peringkatnya menjadi AAA  negative outlook, serta baru-baru ini S&P memberi peringkat surat utang  Yunani ke Selective Default. Hal itu menunjukkan bahwa krisis ekonomi Eropa masih belum mereda.

              Berbagai perkembangan yang terjadi di Eropa hingga saat ini belum dapat memberikan keyakinan bahwa krisis ekonomi Eropa akan segera dapat diatasi. Meskipun sudah banyak langkah yang diambil untuk menyelamatkan Eropa namun masa depan ekonomi Eropa masih belum jelas. Apalagi reformasi ekonomi yang harus dijalankan berjalan lamban. Bahkan ada kemungkinan  Inggris akan keluar dari European Union. Ini semua menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh Eropa. Oleh karena itu ekonomi dunia  tahun 2013 masih akan banyak disandera oleh “Eropa”, menimbulkan ketidak pastian pada masa depan ekonomi dunia.   

Myanmar Atas Krisis Rohingya

Myanmar Hadapi Tekanan dari ASEAN Atas Krisis Rohingya

          Malaysia meningkatkan tekanan terhadap Myanmar pada pertemuan para Menlu ASEAN di Yangon soal krisis Rohingnya. Menlu Malaysia Anifah Aman menuntut akses kemanusiaan penuh ke daerah konflik.

            Para menteri luar negeri ASEAN yang melakukan pertemuan darurat soal krisis Rohingya do Yangon meningkatkan tekanan terhadap pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan itu, Suu Kyi mengatakan pembicaraan tersebut berlangsung "jujur dan transparan" tetapi juga "menekankan pentingnya memperkuat persatuan ASEAN dan menyelesaikan perbedaan antara anggota keluarga ASEAN".

             PM Malaysia Najib Razak, salah satu pengecam keras politik Myanmar terhadap Rohingya

Terutama Malaysia menutut penyelidikan independen yang dipimpin ASEAN atas berbagai tuduhan pelanggaran HAM terhadap militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman juga mendesak akses kemanusiaan penuh ke daerah yang sekarang tertutup, di mana lebih dari 130.000 orang terkurung selama dua bulan tanpa bantuan dari luar.

           Dia memperingatkan, tindakan keras militer bisa memicu terulangnya krisis manusia perahu seperti tahun lalu, ketika ribuan warga Rohingya yang kelaparan mencoba melarikan diri ke selatan ke Malaysia. "Kami percaya bahwa situasi sekarang harus diselesaikan bersama-sama," katanya dalam pertemuan di Yangon. "Myanmar harus berbuat lebih banyak untuk mencoba mengatasi akar penyebab dari masalah ini," tandasnya.

Myanmar juga menghadapi tajam dari masyarakat internasional. Termasuk dari PBB dan Amerika Serikat. Minggu lalu, Komisaris HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengeritik penanganan pemerintah Myanmar terhadap krisis itu yang "tidak berperasaan". Dia menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai "pelajaran, bagaimana membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk".

        Amnesty International juga melontarkan kritik tajam dan menyatakan, tentara melakukan "serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil". ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Amnesty International. Tindakan keras terbaru di negara bagian Rakhine Myanmar memicu gelombang  protes publik di negara-negara ASEAN, termasuk di Jakarta.

Lebih dari 27.000 warga muslim Rohingya melarikan dari barat laut Myanmar ke Bangladesh sejak awal November untuk melarikan diri operasi kontra-pemberontakan militer. Lebih 120.000 warga Rohingya terpaksa harus ditampung di tempat-tempat penampungan pengungsi sejak konflik meruncing lagi sejak 2012.

           Tentara Myanmar menyatakan operasi militer yang dilaksanakan adalah operasi pengamaan dan untuk memburu kelompok militan dan memastikan serangan terhadap pos polisi seperti yang terjadi Oktober lalu tidak terjadi lagi.

           Eksodus warga Rohingya memicu sengketa diplomasi di ASEAN, yang selama ini berpegang pada konsep non interferensi telah memicu sengketa di kalanganlangka dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), blok 10-anggota yang membanggakan diri pada diplomasi konsensus dan non-interferensi.

          Myanmar secara tegas membantah tuduhan-tuduhan itu dan sempat memanggil Duta Besar Malaysia di Myanmar serta melarang mengiriman tenaga kerja Myanmar ke Malaysia. Suu Kyi juga mengadakan serangkaian pembicaraan dengan wakil-wakil ASEAN, termasuk Indonesia. Suu Kyi meminta pengertian masyarakat internasional dan minta waktu lebih banyak untuk mempelajari akar masalahnya.

KRISIS EKONOMI AMERIKA SERIKAT

Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika bertumbangan. Pemerintah terpaksa menyiapkan dana talangan 700 milyar dollar. Semuanya akibat sistem kapitalisme liberal sebagaimana halnya di Indonesia.

Apa sesungguhnya yang terjadi? Krisis ini bermula dari macetnya kredit perumahan di Amerika karena ternyata para pemilik rumah memang tak mampu membayar cicilan kredit. Kemacetan itu merembet ke mana-mana, terutama menimbulkan krisis keuangan di Amerika, dan kemudian berdampak ke berbagai belahan dunia.

Di Amerika, krisis ini menyebabkan harga rumah turun sampai 16%, angka pengangguran meningkat bersama meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan yang terguncang krisis. Penjualan rumah macet.

Maka berbagai lembaga keuangan raksasa yang bangkrut, seperti disebut di atas, umumnya adalah perusahaan yang terlibat dalam pemberian kredit, penjaminan kredit, dan asuransi kredit perumahan subprime mortgage.

Tapi ketika Maret 2008, The Fed membantu Bear Stearns, bank investasi di Wall Street, 29 milyar dollar, untuk kemudian dikawinkan dengan JP Morgan, banyak pengamat yang meramalkan krisis telah berakhir. Alasannya, meski rendah, toh buktinya ekonomi Amerika masih terus tumbuh.

Sampai 6 bulan kemudian, September 2008, Fanny Mae dan Freddie Mac tersungkur dan harus disuntik 200 milyar dollar. Lalu disusul bankrutnya Lehman Brothers dan sejumlah raksasa lainnya. Oleh karena itu tampaknya sekarang tak ada ahli yang berani meramalkan sampai kapan krisis ini berakhir.

Meski pemerintah akan memborong saham bermasalah itu, seperti ditulis Profesor Paul Krugman, pengajar ekonomi Princeton University di The New York Times, 19 September lalu, “Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan benar?’’. Yang pasti, krisis ini sudah berlangsung setahun lebih dan Krugman menyebutnya sebagai slo-mo crisis alias krisis dengan gerak lambat (slow motion).

Nouriel Roubini, ekonom dari Stern School of Business, New York University, menunjuk Jepang yang sudah 10 tahun mengalami stagnasi ekonomi, bisa dijadikan contoh untuk menarik banyak pelajaran. Maka kata Roubini, “Kereta api resesi sudah meninggalkan stasiun, tapi ia bisa berjalan satu setengah tahun atau bisa juga lima tahun.’’

Dampak yang ditimbulkannya juga terus menggelembung. Pada Juli 2007, Ketua The Fed, Ben Bernanke, menghitung krisis ini akan menimbulkan kerugian tak sampai 100 milyar dollar. Nyatanya sekarang dibutuhkan dana 700 milyar dollar untuk menjamin kredit macet (bad debt). Beberapa ahli meramalkan jumlah itu akan membengkak menjadi 1 triliun dollar atau lebih.

Apa yang terjadi di Amerika ini menjadi pelajaran berharga. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme laissez-faire yang liberal itu selalu menyebabkan krisis, mulai krisis ekonomi terparah di tahun 1929, sampai krisis lainnya, dan terakhir krisis subprime mortgage ini.

Para ahli sepakat sekarang bahwa krisis ini disebabkan tak adanya regulasi yang mengatur pasar saham Wall Street. Di dalam ideologi kapitalisme liberal, regulasi adalah barang haram. Oleh karena itu mantera yang harus terus diamalkan adalah deregulasi.

Dan itu dilaksanakan di Amerika sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan, di tahun 1980-an. Reagan menggunakan sistem kapitalisme untuk menghadapi sistem ekonomi terpusat dari komunisme, musuh Amerika dan Barat dalam Perang Dingin pada waktu itu.

Di zaman Presiden Clinton, misalnya, regulasi yang sudah ada sejak Great Depression, yang melarang bank komersial memperluas aktivitasnya dalam berbagai kegiatan finansil lain seperti investasi dan asuransi, dideregulasi alias dinyatakan tak berlaku. Apalagi ketika Alan Greenspan menjadi pemimpin The Fed, deregulasi demi deregulasi dilakukan. Sehingga iklim di sekitar pasar keuangan dan modal Amerika memang sangat bebas. Alan Greenspan pun dipuji-puji setinggi langit, termasuk oleh koran-koran utama di Indonesia.

Dalam sistem kredit perumahan, misalnya, kredit diberikan kepada orang di luar kemampuannya. Dan itu banyak sekali terjadi. Maka ketika tiba waktunya, terang saja pembayaran kredit itu macet. Parahnya kredit-kredit macet itu bisa menjadi surat berharga – obligasi, bond, surat utang, dan sebagainya – dengan nilai tinggi. Ia terjual laris-manis ke mana-mana ke seluruh dunia.

Maka dalam editorial 20 September lalu, koran terkemuka Amerika, The New York Times dengan sangat keras mengecam sistem kapitalisme liberal yang ditrapkan pemerintahan Presiden Bush sebagai sumber malapetaka ini. Menurut editorial itu, rakyat Amerika harus diberi tahu kebenaran yang fundamental bahwa krisis yang sekarang menerpa Amerika terjadi sebagai hasil sebuah kesengajaan dan kegagalan sistematik dari pemerintah untuk mengatur dan memonitor aktivitas bankir, kreditor, pengelola dana (hedge funds), asuransi dan pemain pasar lainnya.

Kegagalan pengaturan itu, pada masanya, didasari pada kepercayaan suci dari pemerintahan Bush bahwa pasar dengan tangan silumannya bekerja dengan sangat baik ketika ia dibiarkan sendiri, mengatur dirinya sendiri, mengawasi dirinya sendiri. ‘’Negeri ini sekarang harus membayar mahal harga khayalan itu,’’ tulis editorial tersebut.

Maka berbagai penjaminan, penalangan, yang sekarang dilakukan pemerintah, menurut editorial tersebut, hanya langkah pertama. Setelah itu, yang harus dilakukan adalah bekerja keras untuk membuat regulasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem keuangan yang terpercaya.

Regulasi? Istilah itulah selama ini yang dimusuhi kelompok Mafia Berkeley di Indonesia yang dipimpin Profesor Widjojo Nitisastro. Sejak krisis tahun 1998, Indonesia melalui pemaksaan oleh IMF dan Bank Dunia yang dibantu kaum Mafia Berkeley, mentrapkan sistem kapitalisme liberal di Indonesia. Sejak itu berbagai regulasi dihabisi: Bulog dibubarkan, Pertamina dikempeskan, impor dibebaskan, maka banyak rakyat mati kelaparan.

Indonesia yang kaya sumber daya alam, sekarang adalah surga untuk perusahaan asing, terutama Amerika Serikat. Mereka menguasai mayoritas ladang minyak dan gas kita. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbukti di dunia internasional sekarang lagi berkibar, di Indonesia dijual.

Soalnya, menurut ideologi ini semua perusahaan harus diprivatisasi alias diswastakan. Karena undang-undang yang amat liberal maka sumber daya air, pelabuhan, dunia pendidikan, akan bebas dimasuki pemain asing. Padahal di Amerika Serikat saja, Dubai Port dari Timur Tengah tak bisa mengelola pelabuhan di Amerika Serikat sekali pun sudah menang tender.

Menteri-menteri penting adalah penganut sistem kapitalisme liberal. Malah Sri Mulyani, menteri paling berkuasa dalam kabinet SBY-JK adalah orang IMF. Jadi meski pun disebutkan IMF tak ada lagi di Indonesia, yang sebenarnya terjadi bahwa IMF sudah masuk dalam kabinet SBY-JK.

Makanya Presiden SBY, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kawan-kawannya pendukung sistem kapitalisme liberal di Indonesia, sebaiknya membaca editorial The New York Times tadi. Dengan demikian mereka maklum bahwa sebagaimana Amerika Serikat, Indonesia hanya menunggu giliran akan terjerembab di dalam krisis yang sama, karena sistem kapitalisme liberal yang mereka terapkan.

Sekarang saja, Indonesia sudah mulai merasakan imbas krisis di Amerika dengan jatuhnya indeks di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Apalagi, siapa pun tahu, bahwa para pemain di BEJ didominasi asing. Kalau mereka menarik investasi jangka pendek itu karena suatu keperluan di negerinya yang sedang dilanda krisis, BEJ bisa jadi pasar loak.
Tapi yang pasti, sistem kapitalisme yang dianut pemerintahan SBY-Kalla, cuma menguntungkan segelintir kaum pemodal besar. Kekayaan mereka melonjak berlipat-ganda. Sementara mayoritas rakyat bertambah miskin. Itu sudah terbukti selama ini dan terjadi di mana saja sistem kapitalisme dipraktekkan, termasuk di Amerika Serikat. Lihat bagaimana rakyat kecil mati terjepit karena berebutan zakat, mati karena kurang gizi atau kelaparan. Itulah yang terjadi selama ini.

KRISIS KEUANGAN ASIA DI INDONESIA

KRISIS KEUANGAN ASIA DI INDONESIA

           Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang sangat besar, memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor namun strategi ini terbukti sia-sia. Sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka di "Asian Economic Miracle Countries" sejak satu dekade sebelum 1997 kehilangan kepercayaan di pasar asia dan membuang mata-mata uang dan aset-aset asia secepat mungkin.

Awal Krismon di Indonesia

       Meskipun kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan (seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an). Tetapi kali ini tidak dapat lepas dari krisis finansial dengan mudah. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia.

Pada saat tekanan terhadap rupiah Indonesia akhirnya terlalu kuat, rupiah diputuskan untuk diambangkan bebas (float freely) pada bulan Agustus 1997. Dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya 30 persen dari nilai yang pernah dicapai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar (unhedged) dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.

Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia (termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah sekali) akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Karena tidak mampu mengatasi krisis ini maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Oktober 1997.

IMF Datang tapi Kekacauan masih tetap Berlangsung

          IMF tiba di Indonesia dengan paket bailout sebesar USD $43 milyar untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Sebagai imbalannya IMF menuntut beberapa langkah reformasi keuangan yang mendasar: penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia untuk menaikkan iklim suku bunga. Akan tetapi paket reformasi ini ternyata gagal. Penutupan 16 bank (beberapa diantaranya dikendalikan oleh kroni Presiden Suharto memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain. Milyaran rupiah ditarik dari tabungan, sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan memaksa Bank Indonesia untuk memberikan kredit dalam jumlah besar kepada bank-bank yang masih ada untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah.

          Selain itu, IMF tidak pernah berusaha untuk mengekang sistem patronase yang dimiliki Suharto dan yang merusak perekonomian negara dan juga merusak program IMF. Sistem patronase ini adalah alat yang dijalankan oleh Suharto untuk mempertahankan kekuasaan; dalam imbalan atas dukungan politik dan keuangan dia memberikan jabatan yang kuat kepada para keluarga, teman dan musuh (sehingga menjadi kroni). Perkembangan lain yang berdampak negatif terhadap Indonesia menjelang akhir tahun 1997 adalah kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino (sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan hasil panen yang buruk) dan peningkatan spekulasi tentang memburuknya kesehatan Suharto (sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian politik). Maka, secara bertahap, Indonesia sedang menuju terjadinya krisis politik.

             Kesepakatan kedua dengan IMF diperlukan karena ekonomi masih tetap saja memburuk. Pada bulan Januari 1998 rupiah kehilangan setengah nilainya hanya dalam rentang waktu lima hari saja dan ini menyebabkan masyarakat berusaha menimbun makanan. Kesepakatan kedua dengan IMF ini berisi 50 pokok program reformasi, termasuk pemberian jaring pengaman sosial, penghapusan secara perlahan subsidi-subsidi tertentu untuk masyarakat dan menghentikan sistem patronase Suharto dengan cara mengakhiri monopoli yang dijalankan oleh sejumlah kroninya.

Namun, keengganan Suharto untuk melaksanakan program reformasi struktural ini dengan patuh justru menambah buruk situasinya. Di sisi lain IMF dikritik karena dinilai terlalu memaksakan banyak program reformasi dalam waktu yang terlalu singkat sehingga memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. IMF memang membuat kesalahan pada saat melakukan pendekatan awal dalam krisis Indonesia namun lembaga ini akhirnya menjadi sadar bahwa kunci utama untuk mengatasi krisis adalah untuk memulai kembali aliran modal swasta ke Indonesia. Agar hal ini terwujud maka sistem patronase harus dipecah.

PDB dan Inflasi Indonesia 1996-1998:

	1996	1997	1998
Pertumbuhan PDB  (persentase perubahan tahunan)	8.0	4.7	-13.6
Pertumbuhan Inflasi  (persentase perubahan tahunan)	6.5	11.6	65.0

         Kesepakatan ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April 1998. Perekonomian Indonesia dan indikator-indikator sosial masih menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Namun kali ini IMF lebih fleksibel dalam tuntutannya dibanding sebelumnya. Misalnya, subsidi pangan yang besar untuk rumah tangga berpenghasilan rendah diberikan dan defisit anggaran dibiarkan melebar. Akan tetapi IMF juga menyerukan privatisasi badan milik negara, tindakan cepat untuk melakukan restrukturisasi perbankan, pembuatan hukum kepailitan baru dan pengadilan baru untuk menangani kasus-kasus kepailitan. IMF juga bersikeras untuk terlibat lebih dekat dalam memantau pelaksanaan program-programnya karena pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan agenda reformasi.

Krisis Mencapai Puncaknya

           Sementara itu, kekuatan-kekuatan sosial juga sedang bekerja. Aksi demonstrasi dan kritik yang ditujukan terhadap pemerintah Suharto semakin meningkat setelah ia terpilih kembali sebagai presiden dan membentuk kabinet baru pada bulan Maret 1998. Kabinet baru yang provokatif ini berisi sejumlah anggota yang berasal dari kelompok kroninya dan oleh karenanya tidak mampu berbuat banyak untuk memulihkan kepercayaan terhadap pasar Indonesia. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM pada awal bulan Mei, kerusuhan berskala besar terjadi di Medan, Jakarta dan Solo. Meskipun IMF telah memberikan waktu kepada Suharto sampai dengan Oktober untuk mengurangi subsidi secara bertahap, ia memutuskan untuk melakukan semuanya sekaligus, mungkin karena terlalu meremehkan dampaknya atau terlalu percaya diri dengan kekuasaannya sendiri.

            Ketegangan mencapai puncaknya setelah empat orang mahasiswa Indonesia tewas waktu melakukan demonstrasi di sebuah universitas lokal di Jakarta. Diduga penembakan tersebut dilakukan oleh pasukan tentara khusus ('tragedi Trisakti'). Beberapa hari berikutnya Jakarta dilanda kerusuhan sangat buruk. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, etnis Tionghoa - yang sudah lama dibenci karena dianggap kaya - banyak menjadi sasaran dalam kerusuhan ini. Toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tionghoa dibakar dan banyak perempuan China diperkosa secara brutal. Setelah kerusuhan redam, lebih dari seribu orang tewas dan ribuan bangunan hancur. Pada tanggal 14 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ketika semua politisi menolak untuk bergabung dengan sebuah kabinet baru yang dibentuknya. Krisis finansial telah sepenuhnya berubah menjadi krisi sosial dan politik.

Sistem Politik Baru dan Awal Pemulihan

            Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden dalam kabinet terakhir Suharto maka - berdasarkan hukum - menggantikan Suharto sebagai presiden Indonesia berikutnya, beralih kepada sosok teknokrat ekonomi untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan dibuatnya perjanjian keempat dengan IMF. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan Juni 1998 dan memungkinkan terjadinya defisit anggaran yang lebih longgar sementara dana baru dialirkan ke dalam perekonomian.

               Dalam jangka waktu beberapa bulan ada beberapa tanda pemulihan. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak pertengahan Juni 1998 (waktu terjun bebas ke angka Rp 16,000 per US dolar) menjadi Rp 8,000 per US dolar pada bulan Oktober 1998, inflasi membaik secara drastis, saham-saham di Bursa Efek Indonesia mulai bangkit dan ekspor non-migas mulai hidup kembali menjelang akhir tahun. Sektor perbankan (pusat dari krisis ini) masih rapuh karena adanya jumlah kredit bermasalah yang sangat tinggi dan bank-bank masih tetap sangat ragu-ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, sektor perbankan telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara tajam dan utang-utang ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi untuk restrukturisasi perbankan. Namun demikian, meskipun rapuh, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap selama tahun 1999, sebagian disebabkan oleh membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan ekspor.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Krisis Keuangan Asia

                  Menarik untuk menanyakan apakah krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah krisis finansial namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Demikian juga setelah Suharto jatuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor (baik asing maupun domestik) untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia.

                    Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat’ ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (dengan kata lain kurang stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih belum matang. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi.

                  Faktor penting lainya yang sangat memperburuk krisis keuangan di Indonesia adalah sektor keuangan Indonesia yang sudah dalam keadaan yang sangat buruk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patronase dan korupsi yang tidak memiliki model pengawasan yang baik. Bahkan Bank Indonesia tidak tahu tentang arus uang (sehingga menyebabkan timbulnya utang swasta jangka pendek yang sangat besar) yang masuk ke Indonesia dan menyebabkan terjadinya 'ekonomi gelembung' ('bubble economy'). Budaya patronase dan korupsi (serta kurangnya kepastian hukum) sangat menghambat fungsi ekonomi yang efisien dan merupakan bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

                 Namun setelah krisis berakhir, pemerintah-pemerintah Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan, 'uang panas' ('hot money') ditangani secara lebih hati-hati (misalnya dengan membatasi utang jangka pendek), dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah (sekitar 25 persen dan menunjukkan tren menurun) dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Pada saat krisis tahun 2008 melanda, Indonesia terkena kembali arus keluar kapital yang besar namun mampu menjamin ekonomi yang stabil karena fundamental ekonomi yang baik. Bahkan selama krisis 2008-2009 Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.6 persen terutama didukung oleh konsumsi domestik.

                  Tetapi skandal-skandal korupsi di Indonesia masih tetap lanjut mengisi halaman surat kabar. Korupsi dan pengelompokan modal pada sekelompok elit kecil masih menjadi masalah serius di negeri ini dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien, baik dan adil. Terutama korupsi politik menyebar luas dan sering kali digunakan politisi untuk mencari keuntungan dalam sektor bisnis nasional.

Manajemen Jasa PT Bumi Serpong Damai Tbk

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.

PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS

KELOMPOK 4

DISUSUN OLEH NAMA

1)SARAH FADHILLAH           2016040405

2) ARINI IZZATUL JANNAH  2016040217

3) NIKI FITRIANINGSIH         2016040192

4) HESTI WIDIYANI               2016040286

5) YOGA PRASETIYO             2016040451

6) SUPRIONO                          201604112

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS PAMULANG

        Bumi Serpong Damai Tbk (BSD City) (BSDE) didirikan 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor pusat BSD City terletak di Sinar Mas Land Plaza, BSD Green Office Park, Tangerang. Proyek real estat BSDE berupa Perumahan Bumi Serpong Damai yang berlokasi di Kecamatan Serpong, Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Pagedangan, Propinsi Banten.

Telp : (62-21) 5036-8368 (Hunting), Fax : (62-21) 537-3008.

BSDE dan anak usaha (grup) termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida, sedangkan pemegang saham akhir Grup adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Serpong Damai Tbk. antara lain : PT Paraga Artamida (26,57%) dan PT Ekacentra Usahamaju (26,47%). Saat ini, BSDE memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Duta Pertiwi Tbk (DUTI). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSDE adalah berusaha dalam bidang pembangunan real estat. Saat ini BSDE melaksanakan pembangunan kota baru sebagai wilayah pemukiman yang terencana dan terpadu yang dilengkapi denganprasarana-prasarana, fasilitas lingkungan dan penghijauan dengan nama BSD City. Pada tanggal 28 Mei 2008, BSDE memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BSDE (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.093.562.000 dengan nilai nominal Rp.100,- per saham dengan harga penawaran Rp.550,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 Juni 2008. Sejarah Pencatatan Saham.

Jenis Pencatatan	Saham	Tgl Pencatatan
Saham Perdana @ Rp550,-	1.093.562.000	06-Jun-2008
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing)	9.842.060.870	06-Jun-2008
Penawaran Terbatas (Right Issue I)	6.561.373.722	21-Des-2010
Penambahan Modal Tanpa HMETD* @ Rp1.820,-	874.849.800	16-Mei-2014
Penambahan Modal Tanpa HMETD* @ Rp1.890,-	874.849.800	14-Apr-2015

Nama	Jabatan
Muktar Widjaja	Presiden Komisaris
Teky Mailoa	Wakil Presiden Komisaris
Yoseph Franciscus Bonang	Komisaris
Teddy Pawitra	Komisaris Independen
Susiyati Bambang Hirawan	Komisaris Independen
Franciscus Xaverius Ridwan Darmali	Presiden Direktur
Michael Jackson Purwanto Widjaja	Wakil Presiden Direktur
Petrus Kusuma	Direktur
Syukur Lawigena	Direktur
Hermawan Wijaya	Direktur
Lie Jani Harjanto	Direktur
Liauw Herry Hendarta	Direktur
Monik William	Direktur Independen

Anak usaha BSDE (Bumi Serpong Damai Tbk) Kepemilikan Langsung (KL) dan Tidak Langsung (KTL)

Nama Anak Usaha	Bidang Usaha	Lokasi	Mulai Operasi Komersial	% KL	% KTL	Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2015
Duta Pertiwi Tbk (DUTI) dan Anak Usahanya	Perumahan (ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan ITC Cempaka Mas)	Jakarta	1984	88,56	–	9.014.911
PT Sinar Mas Wisesa	Perumahan (Balikpapan Baru dan Grand City)	Balikpapan	1986	55	–	1.262.571
PT Sinar Mas Teladan	Perkantoran (Sinarmas Land Plaza Jakarta, Surabaya dan Medan)	Jakarta	1988	72,25	–	2.271.983
PT Garwita Sentra Utama	Sewa (Courts)	Tangerang	2014	99,99	0,01	479.039
PT Bumi Paramudita Mas	–	Surabaya	–	99,99	0,01	102.439
PT Surya Inter Wisesa	–	Tangerang	–	99,99	0,01	34
PT Sinar Usaha Mahitala	–	Tangerang	–	99,99	0,01	5.912
PT Praba Selaras Pratama	–	Tangerang	–	99,99	–	394.590
PT Bumi Karawang Damai	–	Karawang	–	98	–	22
PT Sentra Talenta Utama	–	Tangerang	–	99,99	0,01	202.851
PT Sinar Usaha Marga	–	Palembang	–	0,01	32,99	212.221
PT Pastika Candra Pertiwi	–	Tangerang	–	99,99	0,01	413.763
PT Sentra Selaras Lestari	–	Tangerang	–	99,99	0,01	302.141
PT Sinar Pertiwi Megah	–	Tangerang	–	99,99	0,01	15
PT Bumi Wisesa Jaya	–	Tangerang	–	99,99	0,01	12
PT Duta Mitra Mas	–	Tangerang	–	99,99	0,01	12
PT TransBSD Balaraja	–	Tangerang	–	75	–	212.367
PT Duta Cakra Pesona	–	Tangerang	–	99,99	0,01	1.173.476
PT Bumi Indah Asri	–	Tangerang	–	99,99	0,01	20.697
PT Sentra Selaras Phinisi (d/h PT Bumi Sentra Selaras)	–	Surabaya	–	0,01	–	301.988
PT Sumber Makmur Semesta	–	Tangerang	–	99,99	0,01	21.082
Global Prime Capital Pte. Ltd.	–	Singapura	2015	100	–	3.113.306
PT Wahana Swasa Utama	–	Tangerang	–	99,99	0,01	25
PT Bumi Tirta Mas	–	Tangerang	–	99,99	0,01	25
PT Satwika Cipta Lestari	–	Tangerang	–	99,99	0,01	25
PT Laksya Prima Lestar	–	Tangerang	–	99,99	0,01	25
PT Graha Dipta Wisesa	–	Surabaya	–	–	55	2.130
PT Bumi Samarinda Damai	–	Samarinda	–	–	35,75	381.903
PT Mustika Candraguna	–	Jakarta	–	–	58,6	11.390
PT Duta Dharma Sinarmas	Perumahan (Capitol Primera City)	Manado	2014	–	50,99	204.392
PT Bumi Sentra Selaras	–	Surabaya	–	–	99,99	301.988
PT Phinisi Multi Properti	–	Makassar	–	–	68	413.745
Global Prime Treasury Pte. Ltd.	–	Singapura	2015	–	100	3.110.944

*Saham diterbitkan kepada PT Paraga Artamida dan PT Ekacentra Usahamaju, dengan jumlah masing-masing sebanyak 437.424.900 lembar.